Menuju Keadilan Melalui Sosiologi Hukum ; Sebuah Refleksi Terhadap Penegakan Hukum Pidana (Penal Law Enforcement)[1]

Oleh : Ahmad Yakub Sukro[2]

            Masalah penegakan hukum, baik secara “in abstracto” maupun secara in concreto”, merupakan masalah aktual yang akhir-akhir ini mendapat sorotan tajam dari masyarakat.[3] Penegakan hukum pidana (Law Enforcement) merupakan upaya dari alat Negara untuk menegakkan suatu norma atau peraturan tertulis di masyarakat yang dalam hal ini adalah aparat Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta dalam proses tersebut terdapat fungsi dan tugas seorang Advokad yang tersusun rapi dalam satu sistem, yaitu sistem peradilan pidana (Criminal Justice System). Dalam penegakan Hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kerapkali mendapatkan suatu problematika yang menjadi ganjalan dalam menanggulangi kejahatan yang ada di masyarakat, Karena penegak hukum hanya menegakkan hukum secara positif saja yang bersifat kaku dan tak kenal kompromi terhadap apa pun.

Menurut M. Faal, Dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana (Criminal Justice System) yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan itu terhadap beberapa model teori. Model pandangan pertama, yakni semata-mata aparat penegak hukum  mempertahankan segi normatif dari hukum pidana atau aturan tertulis yang ada di undang-undang saja. Dimana tugas para aparat pengak hukum, terutama adalah hanya menjalankan hukum semata-mata, tak peduli bagaimana pelaksanaan hukum itu bagi pelaku kejahatan, bagi aparat hukum tak peduli bagaimana akibat dari pelaksanaan hukum bagi pelaku kejahatan. Meraka tak ambil pusing terhadap perkembangan/dinamika hukum masyarakat sekelilingnya, dalam hal ini masyarakt hanya hidup sesuai jalur yang telah ditentukan oleh aturan-aturan secara konstektual semata. Model pandangan kedua, sistem peradilan ditinjau dan dilaksanakan dalam segi sosiologis, yakni sepanjang stelsel-stelsel kemasyarakatan lain masih dapat digunakan, maka penggunaan hukum pidana sebagai sarana menanggulangi kejahatan sebaiknya tidak usah digunakan terlebih dahulu.[4]

Keadilan merupakan suatu yang sangat dicita-citakan oleh hukum. Dalam keadilan yang dicita-citakan tersebut seharusnya terletak bukan hanya di dalam aturan-aturan yang diperuntukan bagi masyarakat secara umumnya, akan tetapi juga dalam setiap aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan-aturan hukum yang diperuntukan dimasyarakat, karena penegak hukum merupakan hukum yang hidup di dalam masyarakat (Living Law). Mengenai Adil, Banyak para ahli hukum mengajukan gagasannya mengenai tentang keadilan itu sendiri, karena keadilan pada dasarnya merupakan hal yang utopis bila dirasakan serta dicermati. Akan tetapi tidak salah mengetahui secara umum mengenai keadilan itu sendiri dari beberapa ahli. Menurut Socrates, misalnya adil, jika anda menunaikan kewajiban sebagai warga Negara. Dengan menaati hukum Negara, bukan saja kita telah membalas jasa Negara yang melindungi kita, tetapi juga telah ikut merawat kehidupan bersama yang aman dan lestari[5]. Menurut Plato, mengajukan dua prinsip mengenai keadilan. Menurutnya adil, jika “kepada yang sama diberikan yang sama” dan “kepada yang tidak sama diberikan yang tidak sama”[6] Dari keadilan tersebut mengandung arti basis persamaan secara numerik dan persamaan  secara proporsional. Maksud dari persamaan numerik tersebut yakni “semua yang menjadi subyek dari hukum sederajat sama dihadapan hukum”, hal tersebut sama dengan arti dari equality before the law. Sedangkan maskdu dari persamaan secara proporsional adalah memberikan kepada setiap subyek hukum apa yang telah menjadi haknya. Menurut Aristoteles mengenai keadilan yakni keadilan tergolong menjadi 2 bagian, yakni keadilan secara distributif dan keadilan secara korektif. Keadilan distrubutif dipandang bahwa sebagai keadilan yang identik atas dasar kesamaan proporsional serta keadilan korektif (remidial), berfokus kepada  pembetulan sesuatu yang salah[7]. Dari makna keadilan tersebut sebenarnya mempunyai hirarki yang sama, hal tersebut sesuai penjelasan diatas hanyalah suatu hal yang utopis belaka, karena dari beberapa definisi yang ada tersebut menitik beratkan kepada suatu perlakuan atau penegakan dan bukan pada unsure suatu tata aturan atau norma, maka keadilan hukum yang sesungguhnya terletak kepada seorang aparat penegak hukum yang bertugas menjelankan serta menegakkan segala aturan-aturan positif di masyarakat.

  1. Sosiologi Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan hukum publik, karena bentuk dari hukum pidana tersebut adalah publik maka dalam hal ini fungsi Negara mempunyai andil serta campur tangan yang cukup besar dalam menegakkan segala aturan-aturannya dan menyelesaikan perkara yang timbul ditengah-tengah masyarakat yakni dalam hal Kejahatan (Criminal). Sesuai penjelasan diatas tentang model hukum pidana, hukum pidana pada umumnya mempunyai sifat kaku dan tak kenal kompromi karena sifat normatif hukum pidana tersebut, dalam hal ini kadang penegakan hukum pidana kerap kali berlaku tidak efektif, efisien serta kadang dengan mata terbuka melindas hak asasi manusia (Human Right) dari pelaku kejahatan tersebut. Maka dari itu penegakan hukum pidana sangat memerlukan aspek sosiologi hukum sebagai tolak ukur serta dasar penegakan dalam menjalankan hukum pidana di tengah-tengah masyarakat, karena dalam penegakan hukum pidana tersebut stelsel-stelsel, serta kaidah-kaidah kemasyarakan dapat digunakan, serta disamping itu fungsi dari hukum pidana menurut Sudarto bahwa cara penggunaan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan yakni mempunyai sifat Subsider, jadi bukan primer. Hal tersebut senada juga dengan maksud penggunaan hukum pidana sebagai sarana atau obat terakhir (Ultimum Remidium). Ini rupanya dimaksudkan untuk penggunaan hukum pidana secara non hukum pidana itu lebih diutamakan atau lebih diprioritaskan.

Hukum sangat berkaitan erat dengan manusia atau masyarakat. Hukum sebagai kaidah atau norma sosial, tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dan konkretisasi daripada nilai-nilai yang pada suatu saat berlaku dalam masyarakat.[8] Menurut Durkheim dalam menegakkan hukum di masyarakat perlu langkah untuk mempelajari perbedaan-perbedaan di antara hukum di dalam masyarakat dengan solidaritas mekanis dan hukum di dalam masyarakat dengan solidaritas organis.[9] Dari perbendaan-perbedaan diantara hukum yang hidup dimasyarakat sangan perlu dippandang oleh seorang aparat penegak hukum yang dimana Indonesia mempunyai adat istiadat serta norma hukum yang beraneka regam serta bersifat pluralisme. Diantara tugas aparat penegak hukum dirasa kurang adil jika hanya memandang seorang penegak hukum sebagai hal yang paling berpengaruh, karena hal tersebut bersifat subyektif dan hanya bersifat justifikasi terhadap kinerja seorang aparat penegak hukum, maka dalam hal ini masyarakat perlu ditinjau karena hubungan hukum tidak hanya terdapat pada penegak hukum saja akan tetapi masyarakat. Maka, tugas masyarakat-masyarakat yang paling maju adalah suatu pekerjaan mewujudkan keadilan… sebagaimana ide mengenai masyarakat-masyarakat yang lebih rendah ialah menciptakan atau memelihara sekuat tenaga kehidupan bersama, yang menyerap individu, begitu juga lah cita-cita kita adalah membuat relasi-relasi sosial selalu lebih pantas, sehingga menjamin perkembangan bebas seluruh kekuatan kita yang bermanfaat secara sosial.[10] Dari hal tersebut telah terpampang tugas masyarakat mengenaikeadilan yang dicita-citakan yakni keselarasan dalam hidup dengan membuat suatu relasi atau hubungan antara satu dengan yang lainnya. Dengan maksud terbinanya tertib hukum serta keamanan dalam masyarakat serta pencegahan terhadap suatu ancaman yang menjadi kewajiba setiap anggota masyarakat yang bermanfaat secara sosial yang menjamin suatu perkembangan.

Hubungan antara hukum dengan masyarakat diibaratkan dua mata koin yang tidak dapat dipisahkan, karena hal tersebut membuat suatu jalinan yang sangat erat mengenai hukum yang hidup serta berlaku di masyarakat. Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat hukum merupakan suatu upaya dari Negara dalam melindungi rakyatnya dari suatu ancaman kejahatan yang dapat merenggut harta benda serta nyawanya, Akan tetapi dari upaya tersebut kadang timbul suatu dilema mengenai kefektifas dari suatu perkara apabila diambil langkah proses melalui jalur litigasi. Karena hukum Negara tidak selalu baik bila ditegakkan secara kaku, menurut Soerjono Soekanto, hukum yang baik adalah hukum yang hidup di dalam masyarakat. Hal ini didasarkan pada pendapat bahwa untuk mewujudkan nilai-nilai sosial yang dicita-citakan oleh masyarakat diperlukan kaidah-kaidah (hukum) sebagai alatnya.[11]

Kepastian hukum dam kesebandingan merupakan dua tugas yang utama dari hukum dalam kepenegakannya secara legal formal. Walaupun demikian dua tugas tersebut tidak dapat ditetapkan sekaligus secara merata dan seimbang atau proporsional. hal tersebut ditegaskan oleh seorang tokoh Sosiologi, yaitu Max Weber yang membedakan Substantive Rationality dari Formal Rationality, dikatakan bahwa sistem hukum barat mempunyai kecenderungan untuk lebih menekankan pada segi Formal Nationality, artinya penyusunan secara sistematis dari ketentuan-ketentuan semacam itu seringkali bertentangan dengan aspek-aspek dari Substantive Rationality, yaitu kesebandingan bagi warga masyarakat secara individual.[12]  Hal tersebut membuat suatu dilema dari pandangan Legal Positivisme yang dimana kerapkali dalam menegakkan kaidah-kaidah hukum sangat memaksakan kehendak serta bertentangan dengan aspek-aspek yang hidup dimasyarakat. Sosiologi hukum melihat suatu objek dari kacamata empirik, yakni lebih kesuatu yang bersifat kenyataan daripada struktur atau institusi formal menemukan bahwa hukum itu dapat juga bekerja tanpa memakai legitimasi yuridis formal. Artinya, dalam masyarakat dapat ditemukan badan-badan yang sebenarnya menjalankan fungsi-fungsi hukum tanpa memakai legitimasi yang sah secara hukum untuk itu. Menurut Satjipto Rahardjo yang mengutip dari Sosiolog Hukum W. M. Evan mengatakan, suatu sistem hukum itu sudah dapat dikatakan ada apabila disitu ditemukan:

  1. Suatu sistem peraturan yang menjadi acuan perbuatan dan harapan dari para anggota suatu sistem sosial.
  2. Spesialisasi posisi-posisi yang dipercaya mengemban fungsi-fungsi normatif.[13]

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas dapat kiranya dikatakan bahwa, munculnya ruang-ruang sosiologis dalam penegakan hukum disebabkan karena kekakuan struktur formal hukum sehingga menyebabkan akses menuju hukum menjadi sempit serta terjadinya diskriminatif dalam penegakan hukum di masyarakat.


[1] Artikel ini ditulis sebagai bahan diskusi Komunitas Rumput Liar FH UNNES, sebagai kritik terhadap aparat penegak hukum dalam menangani sebuah peramasalah hukum yang kerap kali mendapatkan kebuntuhan dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum dan menegakkan sebuah nilai positivistik hukum di masyarakat.

[2] Mahasiswa semester 8, Konsentrasi Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.

[3] Barda Nawawi Arif,  Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta, 2010, hal. 18.

[4] M. Faal, Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian), Jakarta, 1991, hal. 5. Dari penjelasan dari buku tersebut dijelaskan 2 model penegakan hukum pidana ditinjau secara empirik dan teoritis yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang dikutip juga oleh M. Faal pada bukunya Roeslan Saleh, Hukum Pidana Sebaga Konfrontasi Manusia dan Manusia, Jakarta, 1983, hal. 14.

[5] Bernard L. Tanya, Politik Hukum, Agenda Kepentingan Bersama, Yogyakarta, 2011, Hal. 23.

[6] Ibid, Hal. 23.

[7] Ibid

[8] Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta, 2011, Hal.16, hukum dan nilai-nilai sosial-budaya merupakan kaidah-kaidah dari konkretisasi suatu pencerminan dari masyarakat, dari hal tersebutlah hubungan antara hukum dan masyarakat dapat terwujud.

[9] George Ritzer, Terori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern, Yogyakarta, 2012, Hal.152

[10] Ibid. hal. 156. Penjelasan dari Emile Durkheim tentang kewajiban masyarakat pada hukum represif serta restitutif.

[11] Op Cit, Hal. 17.

[12]  Ibid, Hal. 19.

[13] Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Perkembangan Masalah, Yogyakarta, 2010, Hal. 56. dalam bukunya C.J.M. Schuyt, Rechtssoliologies, 1971:87