Perlindungan Saksi dan korban Kejahatan Lingkungan

By; Ahmad Yakub Sukro

Lingkungan Hidup sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan matranya sesuai dengan wawasan nusantara.[1] Dalam rangka memberdayakan sumberdaya  untuk memajukan kesejahteraan umum seperti yang diamanatkan dalan Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu perlu dilaksanakan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijakan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan generasi masa kini dan generasi yang akan datang.

Dalam rangka pemanfaatan, pengeksplorasian serta pengeksploitasian akan sumberdaya alam yang ada dibumi Indonesia ini terdapat banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau corporate malah membuat rusak lingkungan hidup dan menciderai nilai-nilai kemanusiaan masyarakat yang ada disekitarnya. Dari kerusakan yang ditimbulkan oleh upaya eksploitasi dari perusahaan tersebut dalam perspektif hukum pidana adalah tinbul seorang pelaku dan korban dari kejahatan atau pelanggaran dari rusaknya lingkungan hidup yang diditimbulkan dari eksploitasi tersebut.

Pembahasan mengenai korban kejahatan merupakan studi tentang Viktimologi. Pengertian viktimologi berasal dari bahasa Latin Victima yang artinya korban dan Logos yang artinya ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.[2]

Dalam hal perlindungan terhadap saksi dan korban, fungsi Negara dalam ikut campur sangat diharapkan masyarakat dalam menjamin rasa aman dari suatu ancaman atau intimidasi dari berbagai pihak atau pelaku kejahatan sendiri. Sesuai amanat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (PSK), dengan demikian dari amanat Undang-undang tersebut tentunya keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai Lembaga yang menangani perlindungan terhadap Saksi dan Korban setidaknya member angin segar bagi masyarakat yang selama ini menjadi korban ataupun saksi suatu tindak kejahatan. Disamping itu, keberadaan LPSK tentu menjadi ujung tombak pelaksanaan perlindungan saksi dan korban yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta memenuhi hak-hak saksi dan korban.[3]

Pada Mei tahun 2006 dampak yang dihasilkan dari pengeboran gas alam oleh PT Lapindo Brantas menjadi awal petaka rusaknya lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Sidoarjo, dari kerusakan yang disebabkan oleh pengeboran tersebut menjadikan masyarakat daerah sekitar lokasi pengeboran tersebut menjadi kehilangan tempat tinggal dan harta benda mereka akibat dari luapan lumpur yang melululantahkan desa atau kawasan mereka tinggal. Selain itu pemerintah dianggap dianggap tidak serius menangani kasus luapan lumpur lapindo, masyarakat adalah korban yang paling dirugikan, dimana mereka kehilangan mata pencaharian tanpa adanya kompensasi yang layak. Pemerintah hanya membebankan kepada Lapindo pembelian lahan bersertifikat dengan harga berlipat-lipat dari harga NJOP yang rata-rata harga tanah dibawah Rp. 100 ribu- dibeli oleh lapindo seharga Rp. 1,5 juta masing-masing per-meter persegi. Untuk 4 desa (kedung bendo, Resnokenongo, Siring, dan Jatirejo) sementara desa-desa lainnya ditanggung APBN, juga penanganan struktur yang rusak. Dalam hal ini seharusnya pertanggungjawaban akan hasil dari luapan lumpur yang ditimbulkan dibebankan oleh PT. Lapindo Brantas secara penuh tanpa Negara juga ikut campur dalam bertanggung jawab sebagai pelopor serta pelaku pelanggaran terhadap lingkungan hidup, akan tetapi dengan dalih hal tersebut merupakan bencana nasional malah membuat Negara bertanggung jawab dan memberikan kompensasi terhadap para korban lumpur lapindo tersebut walaupun hanya 4 desa dan sarana-prasarana umum yang ikut rusak juga

Hal tersebut membenarkan suatu asumsi-asumsi dasar yang dimana hukum itu tak pernah efektif apabila diberlakukan oleh kaum yang mempunyai modal saja, akan tetapi hukum berlaku bagi suatu kaum marginal kota seperti layaknya mata pisau yang tumpul diatas. Fungsi Negara melalui Kementerian Lingkungan Hidup dapat membawakan kasus ini ke jalur persidangan (litigasi) serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dapat memperjuangkan hak-hak dari korban yang ditimbulkan untuk mendapatkan apa yang menjadi restitusi dari yang ditimbulkan. Akan tetapi hal tersebut malah menjadikan hal pembiaran dari Negara melalui aparaturnya sebagai penguasa yang mempunyai wewenang dalam memperjuangkan hak-hak para korban dan menyelesaikan perkara tersebut ke meja hijau (jalur persidangan). Menurut Siswanto Sunarso, pembiaran (permissiveness), dalam arti membiarkan berlangsungnya perbuatan penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak penguasa, golongan masyarakat, atau individual, disebabkan antara lain, karena:

  1. Tidak ada kemampuan dari masyarakat untuk melakukan reaksi terhadap penyalahgunaan kekuasaan itu;
  2. Pihak korban, dan/atau lembaga-lembaga kontrol sosial lainnya, mangalami rasa ketakutan adanya akibat yang timbul sebagai suatu persepsi yang rasional;
  3. Peran serta masyarakat yang belum menunjang secara kondusif sebagai suatu reaksi sosial terhadap penyalahgunaan tersebut.[4]

Dari penjelasan tersebut termaktub bahwa pembiaran dari suatu bentuk kejahatan atau pelanggaran dapat dilakukan oleh penguasa, masyarakt ataupun perseorang. Pembiaran tersebut menjadikan kasus menjadi terhambat dalam pemrosesan kepada jalur hukum dan pemenuhan hak-hak korban, akan tetapi dari pembiaran tersebut, fungsi Negara menjadi lebih besar karena kewenangan serta wewenang yang dimiliki untuk diaktualisasikan. Dari kewenangan tersebut jaminan akan ketentraman serta hak-hak korban masalah lingkungan hidup dapat terpenuhi.

  1. A.    Kebijakan Kriminal dalam Perlindungan Saksi dan Korban

Hukum pidana sebagai salah satu alternative dalam penyelesaian sengketa mempunyai sifat imperatif, sehingga ditakuti masyarakat dengan ancaman sanksinya. Sanksi sebagai salah satu ancamanini, memberikan dampak positif terhadap efeltifitas hukum, sehingga hukum itu dapat mencapai tujuan hukum yang dicita-citakan oleh masyarakat.[5]

Pemberian pidana dalam arti umum itu merupakan bidang pembentuk undang-undang berdasarkan asas legalitas yang berbunyi: nullum delictum, nulla poena, sine preavie lege (poenali), jadi, untuk mengenakan poena atau pidan diperlukan undang-undang terlebih dahulu, atau suatu perbuatan masuk dalam rumusan perundang-undangan.[6] peraturan tentang sanksi yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang itu memerlukan perwujudan lebih lanjut, karena peraturan perundangan adalah berupa gagasan serta ide-ide dari pembuat undang-undang yang kemudian oleh alat-alat Negara diwujudkan kedalam bentuk nyata serta diaplikasikan kepada masyarakat, maka dari itu dengan dibentuknya badan atau instansi dengan alat-alat yang secara nyata dapat merealisasikan aturan pidana ini.[7]

Penggunaan upaya hukum pidana merupakan salah satu upaya masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Dengan demikian, masalah pengendalian dan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana bukan hanya merupakan problema sosial saja, tetapi juga merupakan masalah kebijakan.[8]

Dalam penegaka hukum pidana, menurut Sudarto, karena hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum, maka dari itu hukum pidana harus dianggap sebagai Ultimum Remidium, yakni “obat terakhir” apabila sanksi atau upaya-upaya pada pada cabang hukum lainnya tidak mempan atau dianggap tidak mempan.[9] Kebijakan kriminal dalam penerapan regulasi Tindak pidana di bidang Lingkungan hidup di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada bagian umum angka 6 Penjelasan UU No. 32 Tahun 2009 dijelaskan, penegakan hukum tindak pidana lingkungan tetap memperhatikan asas “ultimum remidium” yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ”ultimum remidium” ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi dan gangguan.[10]

Keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam sistem peradilan pidana merupakan suatu keniscayaan dalam penegakan hukum pidana yang berdasarkan kebenaran dan keadilan. Keberadaan LPSK sampai saat ini masih kurang dikenal oleh masyarakat luas maka diperlukan aktivitas untuk menyosialisasikan keberadaan, peran, fungsi, dan aktivitas LPSK kepada masyarakat publik secara luas.[11] Upaya perlindungan korban dari pelanggaran ataupun kejahatan lingkungan termaktub dalam Pasal 66 Undang-undang No. 32 Tahun 2009, yakni;

Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

Dari penjelasan Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 mempunyai arti ketentuan yang dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Hal tersebut merupakan jaminanan atas Undang-undang kepada masyarakat yang dalam hal ini seorang korban dan saksi atau pelapor dari suatu pelanggaran/kejahatan terhadap lingkungan hidup. Lembaga peerlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mempunyai andil yang sangat besar sekali dalam memperjuangkan hak dari korban serta melindungi seorang pelapor ataupun saksi untuk mendapatkan rasa aman.

  1. B.     Pengaturan Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Kejahatan Lingkungan

Hukum dibangun dan diciptakjan oleh manusia yang dalam hal ini adalah penguasa, didalam hukum terdapat suatu peraturan-peraturan yang bila diterapkan didalam masyarakat dapat menertibkan dan membuat rasa aman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada hakikatnya, hukum merupakan “hukum yang mati”. Sebuah peraturan boleh saja mengatur, menyuruh dan melarang segala macam perbuatan, tetapi sesungguhnya ia hanya kata-kata, janji-janji, dan ancaman-ancaman di atas kertas. [12] dari kata-kata, janji-janji serta ancaman-ancaman tersebut akan mati apabila tidak ada aspek seorang penegak hukum dalam menjalankan serta menegakkan suatu aturan-aturan dari Negara yang hanya berbentuk tulisan tersebut, demikian juga bagi penjaminan hak-hak korban dan saksi suatu kejahatan lingkungan hidup oleh LPSK sebagai suatu institusi yang berjalan dan menegakkan penjaminan hak-hak serta rasa aman korban dan saksi melalui amanat dari Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai ius constitutum.

Berdasarkan ketentuan umum Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 telah diatur batasan pengertian yang tercantum dalam undang-undang tersebut sebagaimana diatur dalam Bab 1 Ketentuan Umum. Dalam Pasal 1 disebutkan, bahwa;

  1. Yang dimaksud saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilantentang suatu perkara pidanayang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Bandingkan perumusan saksi menurut Pasal 1 angka 26 UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP. Menurut KUHAP yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri,
  2. Yang dimaksud korban dengan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat dengan LPSK, merupakan Lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Diantara tugas dari LPSK tersebut adalah melindungi saksi dan korban dari suatu ancaman dan intimidasi dari pihak manapun, penjelasan tentang ancaman tersebut yakni, segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan saksi dan/atau korban merasa takut dan/atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana.[13]

Dalam melaksanakan tugasnya yang merupakan amanat dari UU No. 13 tahun 2006, LPSK mempunyai visi dan misi, diantara visi tersebut adalah perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana. Sedangkah misi dari LPSK tersebut diantaranya;

  1. Mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi saksi dan korban dalam peradilan pidana.
  2. Mewujudkan kelembagaan yang professional dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi saksi dan korban.
  3. Memperkuat landasan hukum dan kemampuan dalam pemenuhan hak-hak saksi dan korban.
  4. Mewujudkan dan mengembangkan jejaring dengan para pemangku kepentingan dalam rangka pemenuhan hak saksi dan korban.
  5. Mewujudkan kondisi yang kondusif serta partisipasi masyarakat dalam perlindungan saksi dan korban.[14]

Dari penjelasan visi dan misi dari LPSK yang berdasarkan atas Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tersebut lebih menuju kepada pemenuhan hak-hak dari saksi dan Korban. Berikut adalah hak-hak yang dimiliki oleh saksi dan korban sebagaimana disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban:

  1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
  2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
  3. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
  4. Mendapat penerjemah.
  5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
  6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.
  7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
  8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
  9. Mendapatkan identitas baru.
  10. Mendapatkan tempat kediaman baru.
  11. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
  12. Mendapatkan nasihat hukum
  13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Selain itu korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak yang tersebut di atas, juga berhak untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial. Berikutnya korban melalui LPSK berhak juga mengajukan pengadilan berupa hak atas kompensasi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.[15]

 

 

Daftar Pustaka

 

Aziz Syamsuddin. 2011. Tindak Pidana Khusus. Jakarta; Sinar Grafika.

 

Dikdik M, Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2007. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

 

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). 2012. Pedoman Pewayangan Berspektif Perlindungan Saksi dan Korban. Jakarta; LPSK Press.

 

Prakoso, Djoko. 1984. Masalah Pemberian Pidana dalam Teori dan Praktek Peradilan. Jakarta; PT. Ghalia Indonesia.

 

Satjipto Rahardjo. 2010. Sosiologi Hukum. Yogyakarta; Genta Publishing.

 

Siswanto, Sunarso. 2005. Hukum Pidana Lingkungan Hidup. Jakarta: PT. Asli Mahasatya.

 

Siswanto Sunarso. 2012. Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.

 

Sudarto. 1990. Hukum Pidana 1. Semarang; Yayasan Sudarto.

 

 

 

Daftar Perundang-Undangan

 

 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (PSK).

 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

 


[1] Siswanto, Sunarso, Hukum Pidana Lingkungan Hidup, Jakarta: PT. Asli Mahasatya, 2005, hal. 1.

[2] Dikdik M, Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 34.

[3] Siswanto Sunarso, Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 17.

[4] Ibid. hal. 32.

[5] Ibid. Hal. 159-160.

[6] Prakoso, Djoko, Masalah Pemberian Pidana dalam Teori dan Praktek Peradilan , Jakarta; PT. Ghalia Indonesia, 1984, Hlm. 15-16.

[7] Op cit. Siswanto Sunarso., Hal. 160.

[8] Ibid. Hal. 161.

[9] Sudarto, Hukum Pidana 1, Semarang; Yayasan Sudarto, 1990, Hal. 13

[10] Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, Jakarta; Sinar Grafika, 2011, Hal. 47

[11] Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Pedoman Pewayangan Berspektif Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta; LPSK Press, 2010, Hlm. 1-2.

[12] Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum, Yogyakarta;Genta Publishing, 2010. Hal. 107

[13] Op Cit. Siswanto Sunarso, Hal. 244

[14] Op Cit, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Hal. 8

[15] Ibid. Hal. 20-21