Gambar

KONSEP – KONSEP DAN INTI PEMIKIRAN HUKUM

PROF. DR. SATJIPTO RAHARJO, S.H

By. Reza Permana

 

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Ilmu hukum mempunyai keterkaitan yang erat dengan masyarakatnya.Sulit untuk memahami hukum suatu bangsa dengan baik, apabila hukum dilepaskan dari lingkungan dan habitat, dalam hal ini masyarakat dimana hukumberada dijalanya. Maka pantaslah apabila dikatakan hukum selalu tertanam dalam “ peculiar form of social life “  dan “ social specific “untuk bagian bagian tertentu dari hukum, memang para ahli dunia biasa berkumpul di satu meja untuk mendiskusikanya tetapi tidak untuk bagian besar selebihnya.

Tulisan ini ingin mengingatkan kembali terhadap berbagai permasalahan besar yang di hadapi bangsa dan Negara kita.Membicarakan masalah – masalah tersebut juga membicarakan kesempatan pada kita untuk melihat kembali posisi kita serta mencari pemahaman yang baik mengenai keadaan yang kita hadapi. Dalam tulisan ini nanti, misalnya, akan disediakan tempat khusus untuk mendiskusikan masalah krisis sosial yang merupakan keadaan yang perlu disadari dalam hubungan dengan kehidupan hukum Indonesia. Saya kira tidak banyak orang yang mencoba mengedepankan masalah tersebut, sehingga berbagai hal yang muncul dalam kehidupan hukum kurang dapat dijelaskan dengan baik.

Banyak penulis seperti Karel van Wolferen, telah keliru memahami dan lain – lain aspek kehidupan modern jepang, karena tidak berangkat dari “ Peculiarity of Japanese social life “ sehingga menganggap semua yang terjadi di jepang sebagai sesuatu yang sulit di mengerti (enigma) .

Tulisan ini berangkat dari optic sosiologis, hendaknya melakukan semacam advikasi guna membela hak suatu bangsa untuk mencari jalan sendiri untuk menjadikan hukumnya benar – benar berfungsi memecahkan masalah yang harus dihadapi.Untuk itu, maka bukan ketundukan secara kaku terhadap konvensi – konvensi, Melainkan “ Pembebasan “ merupkan kata kuncinya.

Apabila fungsi hukum untuk (turut) memecahkan masalah dalam masyarakat dan kemampuan untuk mewujudkannya disebut sebagai suatu hal yang ideal, maka yang dialami dan terjadi di Indonesia masih sangat jauh, untuk tidak mengatakan bertolak belakang.

Kepercayaan terhadap hukum makin menurun yang disebabkan oleh kinerja buruk hukum itu sendiri. Sejak tahun 70-an misalnya Istilah “ mafia pengadilansudah memperkaya kosa kata bahasa Indonesia. Di masa lalu ( dan mudah – mudahan sekarang sudah tidak demikian ), Hukum kekuasaan. Dengan demikian, bukan lagi “ Law as a tool of social engginering” secara positif  terjadi, melainkan sudah mengarah kepada “ dark engginering” ketidak puasan masyarakat terutama difokuskan pada latar belakang kegagalan hukum untuk memberantas korupsi, Peraturan disempurnakan berkali – kali dan sebuah komisi khusus yang baru juga dibentuk ( KPK) tetapi hasilnya tetap mengecewakan.

 

Permasalahan

Masalah hukum yg dihadapi oleh masyarakat Indonesia khususnya pada suatu bangsa yang bertekat untuk membanguntatahukum yang samasekali baru, tidak bisa dikaji secara terpisah dari konteks sosialnya. Bahkan bisa dikatakan, perubahan- perubahan tersebut yang berlangsung dalam masyarakat akan memberikan bebannya sendiri terhadap hukum sehingga hukum dituntut untuk mengembangkan kepekaannya menghadapi keadaan tersebut.

Melihat dan merenungkan penderitaan bangsa tersebut sampailah pada penyataan “apa yang salah dengan hukum kita? Dan “ apa serta bagaimana jalan untuk mengatasinya?. Memang dari hari kehari kita berusaha untuk mengatasi keterpurukan hukum tersebut tetapi keadaan tak kunjung membaik, tetapi tidak jarang makin memburu, sehingga muncul pernyataan apa yang salah dengan cara kita?

BIOGRAFI TOKOH

Prof. Dr Satjhipto Raharjo, SH lahir di banyumas, Jawa Tengah, Desember 1930. Saat ini menjabat sebagai guru besar emitus pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro  (UNDIP) Semarang. Beliau Menyelesaikan pendidikan hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia ( UI ) Jakarta Pada tahun 1960, kemudian menempuh pendidikan doctor di Fakultas Hukum Undip dan di selesaikan pada tahun 1979. Selain mengajar di Fakultas Hukum Undip ( untuk progam S1, S2, S3 ) beliau juga mengajar pada sejumlah progam pascasarjana di berbagai perguruan tinggi lainnya. Diantaranya PTIK ( perguruan tinggi ilmu kepolisian )

Beberapa buku yang di tulisnya, antara lain : Hukum masyarakat dan pembangunan (1980 ) Hukum dan Masyarakat ( 1980 ), Hukum dan perubahan Sosial ( 1983 ), Permasalahan Hukum di Indonesia ( 1983 ), Ilmu hukum( 1991 ), Membangun Polisi Sipil (2006) , Sisi Lain Hukum di Indonesia (2003), Membedah Hukum Progresif (2006) Hukum Dalam Jagad Ketertiban (2006), Biarkan Hukum Mengalir (2007), Mendudukan Undang – undang Dasar (2007), Negara Hukum yang membahagiakan rakyatnya ( 2008 ),Lapisan – lapisan dalam Study Hukum (2009), Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia (2009), Penegakan Hukum Suatu tinjauan Sosiologis (2009). Tulisan – tulisannya yang berupa artikel juga sering tampil menghiasi sejumlah media cetak, seperti Kompas, Forum Keadilan, Tempo, Editor, Suara Merdeka, dll.

Prof. Dr. Satjhipto Raharjo merupakan seorang yang arif khususnya dalam bidang ilmu dan teori hukum. Dalam perilaku beliau di kenal sebagai sosok yang santun , menyenangkan, mudah akrab dan sangat menghargai pemikiran orang lain dan mahasiswanya meskipun itu bersebrangan dengan pemikiran beliau. Tutur kata beliau yang menyejukkan membuat beliau banyak disukai mahasiswanya.Berhadapan dengan pemikiran mahasiswa yang beragam dalam tingkat pemahaman di bidang teori hukum dan ilmu hukum beliau selalu menyatakan bahwa “we are the equals” sehingga setiap mahasiswa selalu dihargai pemikirannya dan tidak segan – segan mempertanyakan kembali secara kritis pemikiran sang profesor.

Kearifan beliau dapat ditemukan dalam setiap pemikiran beliau di bidang ilmu dan teori hukum UNDIP, artikel koran dan buku – buku yang beliau tulis. Seluruh tulisan beliau merupakan sebuah kontemplasi yang tajam dan mendalam tentang perkembangan ilmu hukum dan teori hukum.Karya – karya beliau merupakan kearifan dari pemikiran beliau atas perubahan hukum yang berkembang dalam masyarakat .Dalam usianya yang menginjak 79 tahun, beliau masih sempat bahkan sangat produktif menulis bahan bacaan perkuliahan, artikel koran, bahkan buku.

Dalam perspektif pemikiran beliau, hukum tidaklah statis tetapi dinamis, sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Salah satu pendapat beliau yaitu “ studi Hukum sampai saat ini belum final. Perubahan dan tranformasi paradigmatig terus berlangsung dari abad ke abad, mulai dari paradigm positivism, socio-legal dan sekarang menuju pada paradigm yang lebih baru yaitu deep ecology.Setiap tahap perubahan paradigm memiliki implikasi perubahan dalam tataran ontology, epistemology dan axiology. Pembelajaran ilmu hukum dimasa yang akan dating di tantang untuk mampu menerjemahkan dan mengoperasionalkan paradigm deep ecology dalam konteks kehidupan sejagad. Untuk itu diperlukan kearifan holistis dan ekologi dalam ( deep ecology )di tengah – tengah jadag kehidupan ”

Pada tahun 2007 di PDIH UNDIP syarat dengan kontemplasi pemikiran Prof, Dr. Satjipto Raharjo atas perubahan dan trasnformasi paradigma dalam studi hukum yang berkembang sampai saat ini.

 

BAB II

PEMBAHASAN

Paradigma Hukum

Hukum sudah menjadi bahan refleksi sejak dahulu kala, maka kegiatan berfikir tentang hukum tidak dapat bertolak dari titik nol, Artinya pemikiran tentang hukum merupakan lanjutan pemikiran hukum sejak zaman dahulu. Dalam lintasannya sejarah pikiran – pikiran tersebut berubah sesuuai dengan perkembangan kebudayaan zaman dan semangat zaman[1]. Dalam study filsafat Hukum[2]dikenal berbagai Aliran pemikiran, didalam Aliran pemikiran tersebut ditemui paradikma dan persfektef tertentu dalam memandang dan memaknai hukum. Tentu juga dengan asumsi – asumsi yang berbeda dalam mengitepretasikan Hukum asumsi – asumsi tersebut tentunya juga tidak bisa dilepaskan di konteks dan basis sosialnya[3]. Maupun Muatan ideologinya.[4]

Menurut periodesasi perkembanagan pemikiran hukum tersebut, Maka sejarah akan mencatat munculnya beberapa tradisi berfikir yang cenderung keluar dari kemampuan dan kelaziman cara berfikir hukum pada umumnya. Beberapa pemikiran tersebut melampaui generalisasi pada zamannya., ia merupakan wujud pemberontakan dari dominasi dari wacana arus utama yang tidak mampu lagi menjelaskan dan menjawab berbagai kebutuhan manusia akan hukumnya. Ledakan pemikiran dan cara pandang baru terhadap hukum tersebut merupakan upaya nyata dri intelektual dan filosof hukum untuk memberikan kontribusi solusi terhadap deretan kegagalan serta krisis hukum dan kemanusiaan.Wujudnya tampak pada munculnya berbagai aliran filsafat dan teori hukium yang menghiasi cakrawala pemikiran hukum untuk memberikan pencerahan kepada gulita dunia berhukum dizamanya, maka sesungguhnya historisasi pemikiran hukum dipenuhi kisah – kisah pergulatan paradigma satu menuju paradigma yang lainnya.

Kegiatan Paradigma Hukum yang dikemukkan diatas tidak berlangsung begitu saja tanpa pedoman apapun. Disadari atau tidak, Ilmuan Hukum dalam kegiatan Ilmiahnya bertolak dari sejumlah asumsi dan bekerja dalam kerangka dasar umum ( Basic Frame work) Tertentu yang mendominasi kegiatan ilmiah dan memungkinkan berlangsungnya diskursus ( komunikasi dan diskusi secara rasional ) dalam konunitas ilmuan hukum.[5]Perangkat asumsi dan kerangka umum tersebut pada masa kini dapat disebut paradigm dalam ilmu hukum.Istilah paradigm yang dimaksud adalah kerangka umum yang mempedomani kegiatan ilmiah dalamsuatu disiplin. Thomas khun Mendefinisikan Paradigma sebagai”…. University recognized scientific achievements that for a time provide model problems and solution to community of practitiones”.[6]

Paradigma Sebagai Suatu system Filosofis induk meliputi ( premis ) Ontologi, epistimologi dan metodologi tertentu yang tidak dapat begitu saja dipertukarkan. Paradigma dapat dipandang sebagai seperangkat basic belif atau metafisika yang berkenaan dengan prinsip – prinsip utama atau pertama.Paradigm memperesentasikan suatu wawasan atau world view yang mendefinisikan bagi pemegang atau penganutnya sifat dan ciri – ciri dunia, posisi individu di dalm dunia tersebut dan rentang segala hubungan yang memungkinkan antara individu dengan dunia yang dimaksud dengan seluruh komponennya. Paradigm yang membentuk cara bagaimana pemegang atau penganutnya melihat lain dari pada itu, pradigma membentuk cara bagaimana pemegang atau penganutnya melihat, mempelajarai atau memahami dunia yang dimaksud. Paradigma memadu dan mengarahkan action.yaitu aksi, tindakan atau langkah para pemegang atau penganutnya yang termasuk pikiran atau pemahaman sikap serta kata mereka[7] karena diterima secara umum dilingkungan komunitas ilmuwan sevbagai landasan kegiatan ilmiah, maka paradigm berperan sebagai Research Guidancelewat model problem and solution yang menunjukan bagaimana ilmuwan harus menjalankan penelitian ilmiah dan telaah ilmiah khususnya terhadap hukum.

Dari Positivistik Menuju Holistik

Positivisme merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran empirisme yang didukung oleh para filsuf Inggris, seperti Locke, Barkely dan Hume.Empirisme menjadi sumber filsofis bagi positivism, terutama pandangan objektivistik mereka terhadap ilmu pengetahuan.[8]Positivisme mengembangkan paham empiris tentang pengetahuan menjadi lebih ekstrim dengan mengatakan puncak pengetahuan manusia adalah ilmu – ilmu positifatau sains (ilmu – ilmu yang berangkat dari fakta – fakta yang terverifikasi dan terstruktur secara ketat).[9]

Posirtivisme menjelaska sejatinya alam adalah sebuah keteraturan yang dihasilkan oleh hukum sebab – akibat (cause-effect).Alam terbentuk dari hubungan klaussalitatif yang belum berakhir.Rumusan pandangan ini bermula dari pemikiran yang dikembangkan oleh Galileo Galilean (Galilean style).[10]Filsafat tersebut muncul untuk mengkritik filsafat Aristotelen yang mengatakan alam adalah hubungan yang sudah harminis dan mapan, bukan hubungsn ysng ksotik.Perjalanan alam telah selesai. Sisi lain dari filsafat positivisme adalah pengandalannya pada logika dan rasio. Semua yang logis dan rasional adlah yang bis ditangkap oleh panca indra. Sesuatu yang benar sudah dipositifkan dan diadakan.

Positivism berkembang menjadi aliran filsafat ilmu yang begitu pervasive mendominasi wacana filsafat ilmu abad ke-20.Positivism melembagakan pandangan dunia objektivistik dalam suatudoktrin kesatuan ilmu (unifield science).Doktrin kesatuan ilmu mengatakan seluruh ilmu alam maupun manusia, harus berada dibawah paying paradigm positivistic. Doktrin kesatuan ilmu mengajukan criteria – criteria bagi ilmu pengetahuan sebagaimana dijelaskan Donny Gahral Adian[11] yaitu objektif dan bebas nilai; fenomenalisme; nominalisme; reduksionisme; naturalism; dan mekanisme.Sebagaiman dinyatakan oleh Santos, mahzab positivism memuat nilai – nilai dasar yang di ambil dari tradisi ilmu alam, yang menempatkan fenomena yang dikaji sebagai objek yang dapat dikaji, dikontrol, digeneralisir sehingga kedepan bias diramalkan. Mahzab posotivisme berangkat dari asumsi ilmu – ilmu alam dalah satu – satunya ilmu pengetahuan yang secara universal adalah valid. Santos menyebutkan , gejala tersebut Nampak diantaranya dalam pandangan Montesquieu, system hukum yang dibuat manusia tidak lepas dari hukum alam. [12]

Lebih lanjut Santos mengemukakan, munculnya paradigm positivisme dalam epistimologi ilmu pengetahuan modern terjadi pada abad ke delapan belas.Selanjutnya dikatakan, periode akhir abad ke Sembilan belas ditandai dengan adanya saintifikasi hukum modern.[13] Oleh karena kuat pengaruhnya paradigm positifisme, makasaintifikasi hukum modern ini mulai membebaskan diri dari tatanan kuno, terutama pengaruh – pengaruh teologi, sehingga hukum sangat mengedepankan pemikiran yang rasional.Penolakan terhadap pendekatan teleologis dan teologis menyebabkan hukum tidak lagi dimengerti sebagai alat mengontrol kehidupan bersama yang bermakna keadilan melainkan telah dikonsepkan sebagai aturan yang telah dibuat pada lembaga formal yang mempunyai makna yang pasti sebagai mana termuat dalam rumusan undang – undang. Perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan juga sudah ditentukan dengan konsekuensi yang jelas

Positivisme hukum secara terang – terngan menganggap apa yang diterapkan pada otoritas yang berwenang lah yang merupakan kebenaran hukum ( kebenaran formal ) . Yaitu kebenaran yang tidak tergantung pada kenyataan sosiologis, pada sejarah atau kepentingan – kepentingan politik. Hukum akan menjadi adil apabiala dapat berfungsi netral dan impartial. Disini berlaku suatu finalitas, huku, keadilan dan kebenaran adalah identik dengan apa yang ditetap kan oleh penguasa sebagai hukum, keadilan dan kebenaran. Jadi, sama sekali tidak ada definisi lain mengenai keadilan selain ap yang ada dalam hukum ( yang tertulis ).[14] Dengan konsep tersebut hukum pun harus dirawat dipertahan kan oleh para yuris yang sudah mendapat kan pendididkan hukum secara formal.

Merombak dan Membangun Hukum Indonesia

            Upaya pembaharuan hukum Indonesia yang dimulai sejak lahinya UUD 19455, Tidak dapat dilepaskan pula dari landasn sekaligus tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia seperti telah dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 Yaitu, Melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk mewujudkan kesejah teraan umum berdasarkan parncasila”.[15]

Tujuan pembangunan nasioanal yang terdapat dalam pembukaan Undang – undang Dasar 1945itu semata demi terciptanya kesejah teraan bagi bangsa Indonesia dan untuk mencapai semua itu maka dilakukan pembangunan yang dilakukan tidaj hanya pada satu sisi kehidupan saja akan tetapi pada semua sisi kehidupan berbangsadan  bernegara termasuk pembangunan hukum,[16] Pembangunan hukum dalam era globalisasi akan mempunyai Arti khusus untuk pembnagunan bidang hukum, karena bermakan bahwa hukum Indonesia akan menuju pada keterbukaan yang lebih besar dari pada nilai – nilai dan tatanan norma berlaku pada hukum internasional ( Publik Perdata ) [17]

Pola Umum rencana strategis pembangunan hukum ini dapat dijadikan landasan bagi penataan hukum Nasioanal yang meletak kan pola piker yang mendsari penulisan system hukum nsional yang berintikan komponen materi hukum ( Legal substance ) Aparatur hukum ( Legal struckture ) dan budaya Hukum ( Legal culture ) Serta sarana danprasarana yang memadai.[18]

Berfikir Dalam Hukum

Dalam Konteks  atau kaitannya ilmu hukum dan Filsafat hukum di mulai dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Menurut Prof. Dr. Satjipto Raharja, SH cara berfikir hukum yang disting itu adalah berfikir datar dan lurus( linear ) pada asas peraturan dan logika. Peraturan tersebut berisi konsep dan devinisi tentang banyak hal dalam kehidupan individu maupun bermasyarakat.Dengan demikian, kehidupan manusia yang diatur oleh hukum atau peraturan dapat berupa konsep dan devinis, bukan realita kehidupan itu sendiri.Dengan demikian yang dilihat dan dibicarakan hukum adalah konsep dan definisi yang bersifatartifisial.Disamping substansi tersebut peraturan juga berisi tentang prosedur peraturan substansi dan procedural menjadi landasan dan titik tolak penting dan hanya dari situlah kehidupan hukum itu dibangun.Dengan demikian para ahli hukum memiliki kacamata sendiri dalam melihat realitas kehidupan manusia dimasyarakat. Peraturan, Konsep, Definisi dan Prosedur selanjutnya diproses dengan menggunakan logika, Disitulah pemikiran hukum mulai menjadi khas atau disting.

Hukum yang menjadi disting tersebut sudah dipupuk sejak zaman Romawi oleh para ahli hukum ( yuris ) Romawi. Mereka telah mengolah peraturan – peraturan atau teks – teks hukum begitu canggih ( shopisticated ) sehingga memunculkan suatu dunia hukum yang semakin menjauh dari Realitas (….Ontwikkelden de romainse juristen een wijze van rechtsbeoefening, die gelieidelijk een abstracte karakter heft verkregen )[19]Hukum yang sudah menjadi teks – teks yang artificial dan canggih tersebut oleh vanden bergh dinamakan “ geleerd recht” suatu tipe hukum yang untuk memahaminya orang harus belajar secara khusus[20]

Cara berfikir Hukum seperti itu sangat dekat dengan Metode berfikir Cartesian dalam sains Klasik ( abad ke – 14 )Metode tersebut membangun pemahaman mengenai alam dan Blok – Blok secara logis dan matematis yang pemahaman substansinya ( dalam Hal ini fisika ) secara mekanistik. Pandangan dan cara berfikir seperti itu mencapai puncaknya pada fisika Newtonia ( Abad ke – 19 )

Dalam Ilmu Hukum, cara berfikir tersebut Mencapai Puncaknya pada Abad ke –19 yang disebut sebagai era kodifikasi. Penyebutan seperti itu kita baca sebagai konsolidasi dari masa konsep, definisi,  dan prosedur yang membanjiri pada masa tersebut. Tidak heran jika era tersebut melahirkan banyak pemikir – pemikir positif, seperti hans kelsen dan aliran seperti begriffsjurisprudenz.Positivisme juga mengonsolidasikan kehadiran dari masa peraturan yang sudah di sistematis kan sehingga tidak mengherankan jika pekerjaan para positifis  tersebut mempertahankan masa peraturan yang ada atau disebut juga hukum positif. Berbagai asas, fiksi, dan teori diciptakan untuk melegitimasi orde hukum peraturan tersebut. Mereka juga melihat dunia dan tatanan Hukum sebagai bangunan yang disusun dari blok ke blok secara logis – rasional. Teori Stugen bau Kelsen yang sering disebut sebagai “ Logische Stufentheorie “ serta berfikir Kelsenian merupakan contoh Positivisme abad ke – 19 .

Pemrosesan Hukum sebagaimana di uraikan dilakukan tersebut dengan menggunakan logika dengan berkualitas IQ atau “ Linear Thinking “[21]  Menurut Paul Scholten, Cara berfikir tersebut disebut “ hanteren van Logisce figure” ( Menangani soal Yang Logis). Sebagai akibat kesuksesan dan perkembangan ynag Luar biasa dalam Ilmu – ilmu ke alaman Di abad ke 18 dan ke 19 tersebut maka cara berfikirdalam ilmu Alam yang Cartesian dan Bacionan ( Dari francis Bacon)  segera menjadi symbol dari berfikir dan metode sains. Berfikir sains Adalah Mekanistik dan fragmentasi. Apabila Dalam Ilmu Hukum ada Hans Kelsen maka Auguste Comte, Bapak sosiologi Modern, juga menyebut sosiologi sebagai “ The physics of society”.

Scholten Menyebut berfikir Linear sebagai “ Whetstore passing “ Yaitu menerapkan peraturan terhadap fakta – fakta tertentu. Cara bertindak seperti itu juga dikenal dengan menjalankan hukum dibaratkan mengoprasikan “ mesin Otomatis “ yang sederhana dan lurus. Melangkah lebih jauh lagi, aliran Begriffsjurisprudenz Dengan mempersiapkan dunia Hukum Sebagai lahan konseo dan definisi Hukum secara mutlak.Disini sudah tidak ada lagi perbedaan atau batasan – batasan antara konsep dan antifisial yang realitas Konsep dianggap nya sebagai realitas mutlak.Kita tidak benar – benar nyata, Melainkan konsep – konsep yang diterima dan diperlakukan seperti hal – hal yang nyata.

Menurut Prof. Dr Satjipto Raharjo SH, sudah waktunya melakukan peninjauan kembali terhadap konsep berfikir hukum yang selama ini ada, diterima, dan dilakukan dalam komunitas ilmu hukum. Komunitas Hukum tidak dapat lebih lama bersikukuh pada pikiran yang menyatakan bahwa berfikir hukum itu adalah khas ( disting ).

Menurut Prof. Dr Satjipto Raharjo SH, Perkembangan berfikir dalam sains tidak dapat di dibiarkan berada diluar komunitas hukum. Hukum tidak akan mampu menghadapi kehidupan yang kompleks dan kehidupan yang bergantung bila selalu mengisolasi diri. Alih – alih mengatur dan memfasilitasi kehidupan sehingga menjadi produktif  Hukum malah menjadi suatu anomali, Berfikir dalam sains yang sudah menjadi holistis dan Ekologis seyogyanya juga mengoreksi cara berfikir hukum yang bertolak dari dunia konsep dan definisi yang artificial itu.

Meskipun hukum berangkat dari teks – teks  tertulis, tetapi melihat dan memeperlakukan masyarakat semata- mata sebagai konsep dan devinisi yang telah dituliskan dalam teks yang berbeda dari memakai teks sebagai pintu masuk untuk menghadapi kenyataan. Sehubungan dengan masalah yang sedang dihadapi di fakultas Hukum Universitas Erasmus, Rotterdam,  Belanda, Berkembang suatu cara fikir hukum yang menarik.[22]

Berfikir Hukum Secara Sosial

Hukum merupakan institute publik yang memiliki sejarah yang sangat panjang, yang menjorok jauh sampai ke masa sebelum masehi. Pada waktu itu di masa kerajaan romawi para ahli hukum sudah menyibukkan diri dengan menggarap bahan hukum yang ada, hasilnya sangat terkenal berupa penghimpunan peraturan – peraturan dalam kitab – kitab, seperti Codex justinianus ,Codev juris civilis.

Pada waktu itu konsep, doktrin, dan asas dibuatnya sehingga menjadikan hukum sebagai suatu institute yang canggih ( sophistichated ). Akan tetapi justru dari kecanggihan tersebut membuat hukum jauh dari jangkauan raktar biasa. Untuk mendiaminya  secara khusus orang harus belajar agar dapat masuk kedalam dunia hukum yang sudah dipenuhi berbagai konstruksi ( Man made construction ) hukum[23] Hukum menjadi dunia esoteric yang hanya dapat dimasuki dan dimengerti oleh mereka yang sengaja belajar.

Puncak Perkembangan hukum seperti itu terjadi pada Abad ke – 19 atau yang dikenal sebagai era kodifikasi dalam abad ke – 19 dunia mengalami kemajuan kehidupan yang sangat pesat dan pada gilirannya juga memicu perbuatan hukum yang eksentif. Pada perkembangannya, Bidang – bidang hukum baru bermunculan, seperti hukum perniagaan ( wetboek van koophandel ), hukum laut dan lain – lain. Kodifikasi itu tidak hanya menghimpun peraturan – peraturan yang tersebar itu kedalam kitab – kitab hukum, melainkan juga pembakuan dalam berfikir sehingga ada suatu cara berfikir yang khas, yaitu cara berfikir hukum( rechtdenken, legal reasoning )[24]

Paul scholten nraksasa pemikir hukum belanda, Melihat adanya perubahan dalam cara orang menjalankan hukum ( rechtsbeofening ) dan dalam cara berfikirnya[25] dalam abad ke – 19 Orang berfikir dengan penuh kepastian. Dalam keadaan yang demikian, maka penalaran hukum berupa “ hanteren van logische figuren “ yaitu memproses hukum seperti orang mengerjakan tugas matematik.

Bahan yang dip roses dengan sitem matematis atau logis merupakan konsep, pengertian, doktrin, asas, fiksi yang sudah dibuat oleh hukum sendiri. Hukum bermain dalam entitas yang diciptakan sendiri, semmua itu dilakukan dengan bantuan Logika. Oliver Wendell Homes mengatakan sebagai pembuat putusan hukum berdasarkan silogisme ( “syllogism in determining the rules by which man should be governed ) [26]

Hal itulah oleh Unger disebut sebagai Metodologi spesifik yang berbeda dari disiplin – disiplin ilmu yang lain. Metodologi yang khas tersebut juga menjadi “ trade Mark “ berfikir para ahli hukum.

Pertama Mereka“ membersihkan “ medan dari definisi yang lama dan digantikan dengan definisi yang baru dan mereka buat sendiri. Definisi yng lama tersebut diberikan dan dibuat oleh masyarakat sendiri, Misalnya pencurian, Penipuan, Penyiksaan, dan lin- lain sudah dikenal oleh rakyat- rakyat sejak ratusan tahun. Dirumuskan ulang oleh mereka dan kemudianpengertian dan konsep baru.pencurian dirumuskan secara jelimet ( Meticulous ) dan itulah yang menjadi pegangan dalam membuat putusan hukum. Jika pengertian pencurian yang lama ditangkap dengan rasa dan moral, maka pencurian dalam system hukum modern menggunakan parameter yng lebih rinci, eksak, dan diproses dengan menggunakan logika semata.

KeduaMetode hukum modern syrat dengan prosedur mulai dari siapa yang dapat berperkara, Apa syarat – syaratnya, Sampai pada birokrasi.

Ketigacara berfikir hukum menggarap bahan hukum dengan menggunakan logika semata. Oleh scholten, bahan hukum tersebut disebut sebagai “ logische figuren “ , tidak berbeda dengan angka- angka dalam matematika. Bahan tersebut seperti pasal – pasal undang – undang, Konsep, pengertian ( begrip ), asas, fiksi.

Keempat, metode untuk memproses bahan- bahan tersebut adalh logika, “ sylogsm” (Holmes ) “Hantern van logische figuren” ( scholten ) Dalam konteks yang lebih umum, Nonet dan Selznick menggunakan istilah “ necessary conecttion ( Nonet & Selznick” necessary conecttion between law and coercion, law and state, law and rules, or law and aspiration

Cara brfikir Hukum yang diuraikan tersebut merupakan model spesifik yang digunakan oleh para ahli hukum ( Lawyer). Cara berfikir seperti itu disamakan atau di identikan dengan ilmu hukum. Ilmu hukum seperti itu dikenal sebagai “ analytical jurisprudence” atau “ rechdogmatik’ ( Bld )

Cara berhukum dan berfikir hukum tersebut yang menyebabkan hukum menjadi suatu fenomena asoterik yang tidak mudah di masuki dan di pahami oleh orang biasa, Menurut van de bergh, Hukum sudah menjadi Gelerd rect tidak lagi Alami. Ilmu hukum menjadi ilmu yang mewadahi medan kehidupan manusia yang unik. Dalam keadan eksteame, Ilmu hukum tersebut dikenal sebagai Begriffsjurisprudenz, yaitu ilmutentang konsep atau pengertian hukum.Ia sudah sangat jauh dari realitas kehidupan manusia sehari – hari.

Filsafat Penelitian Hukum Secara Sosial

Sudah sejak berabad – abad penelitian terhadap hukum dilakukan. Sudah selayaknya dan masuk akal jika tipe penelitian itu dimulai dari substansi hukum itu sendiri ( yang jelas – jelas didepan mata ). Dalam konteks tersebut, kaidah peraturan diteliti untuk memuaskan keingitahuan manusia tentang hukum, seperti orang meneliti alam, tumbuh- tumbuhan, dan binatang disekeliling nya. Sehubungan dengan hal tersebut dibagian belakang akan dibahas penelitian terhadap hukum yang disebut “ penelitian dalam batas ranah – ranah hukum” ( alles binnen de kader van het recht” ) Pada waktu hukum mulai dituangkan dalam bentuk tertulis dan digunakan secara sengaja untuk mengatur kehidupan manusia maka hukum mulai memasuki suatu” full scale legis lation “. Ini terjadi ketika peradapan hukum memasuki ( disebut oleh Roberto Mangabeira Unger ) sebagai era “ the legal system “ [27] menurut Ungger hanya sitem hukum moderlah yang boleh menyandang sebutan system hukum yang sebenarnya.

Karya Hans Kelsen merupakan contoh yang baik tentang bagaimana hukum dalam kualitasnya sebagai peraturan hukum yang unik di pelajar.Ia ia menepis masuk nya factor – factor lain yang menyebabkan orang kurang dapat melihat hukum sebagai strutur bangunan yang disting. Dengan pernyataan tersebut .Kelsen disebut sebagai aliran hukum murni.Abad ke – 19 merupakan era yang subur mengenai perkembangan aliran tersebut. Sebelum itu perkembangan sains berlangsung dengan cepat dan mengagumkan, yaitu sejak rene Descartes dan Francis bacon membangun Mazhab Keilmuan nya[28]di abad ke 14 keduanya melahirkan paradigma baru dalam sains yang mengakhiri sains lama yaitu sejak aristoteles. Hubungan yang harmonis antara manusia dan alam dipatah kan oleh pernyataan Descartes yang mengunggulkan resiko manusia ketika brhadapan dengan alam. Melalui paradigm Cartesian tersebut maka resiko manusia mendapat lisensi untuk menelisik secara habis – habisan terhadap alam yang ada dihadapannya  melalui dikotomi antara manusia dan alam tidak ada lagi keragu – raguan manusia untuk menggunakan akal pikirannya dalam menyingkap rahasia alam. Keadaan itu mencapai puncaknya pada era fisika issac Newton di abad ke – 17.Konon Kelsen membangun teorinya didorong oleh keinginan agar ilmu hukum tidak tertinggal dengan ilmu – ilmu alam yang sedang Berjaya pada waktu itu. Ilmu- ilmu alam yang memperlihatkan “ keunggulan “ di antara disiplin sains yang lain

Transformasi Menuju Pemikiran Hukum Modern

Dalam kehidupan dan peradapan modern, hukum bahkan jauh mengungguli bentuk – bentuk manifestasi tatanan dan kejelasannya serta kemampuannya untuk memaksa dipatuhi, maka hukum merupakan bentuk tatanan masyarakat par excellence.Disebabkan bentuknya yang sangat tajam dan penetrative, maka sejak kemunculan hukum modern terjadilah suatu revolusi diam – diam di dunia.Sejak saat itu, maka dunia terbelah menjadi dua secara tajam, yakni dunia hukum dan dunia social.[29]

Pemikiran tentang hukum yng kemudian melahirkan positifisme tidak dapat dipisah kan dari kehadiran Negara modern . sebelum abad ke – 19 pemikiran itu sudah hadir dan menjadi semakin kuat sejak kehadiran Negara modern, jauh dari tradisi untuk menuangkan atau menjadikan hukum positif itu, masayarakan lebih menggunakan apayang disebut interactional law atau cus tomary law. Akan tetapi, dengan tidak semakin sederhana dan intimnya lagi hubungan dan proses dalam masyarakat atau semakin kompleks nya sebuah masyarakat , maka semakin kuat  tuntutan terhadap pemositifan tersebut atau terhadap the statutorines of law. Hal ini karena dikehendaki adanya dokumen tertulis bukti – bukti tertulis untuk meyakini dan mendasari terjadinya proses atau transaksi hukum [30] Seperti yang di amati unger menyusun tipe hukum yang interaksional tersebut diatas, dating faseh yang positif dan publik. Perkembangan tersebut mengiringi yang oleh unger disebut sebagai tipe bureaucratic law[31]

Pada tahun 1648, ditanda tangani “ treaty of westplaria” yang  merupakan tonggak penting kelahiran Negara modern. Sejak saat itu maka kedaulatan tidak hanya dilekatkan pada pribadi raja, tetapi pada seluruh wilayah teritorial.Rakyat tidak melekat pada warga bangsa melainkan pada bangsadan itu tidak dapat dikurangi.[32]Tidak da dalam sejarah suatu institusi dan organisasi politik disusun begitu sistematis dan rasional dengan kekuasaan begitu besar seperti Negara modern.Negara telah menghisap habis semua kekuasaan asli yang sudah ada sebelumnya dalam wilayah itu dan menjadikan Negara sebagai kekuasaan teoritis.Negara menjadi organisasi kekuasaan yang serbameliputi dan berdaulat penuh dalam suatu wilayah. Dari tititk ini muncul suatu system dunia yang terdiri dari Negara – Negara yang berdaulat tersebut [33] sebab – sebab historis dari kualitas rasional yang merupakan karakteristik hukum modern seperti yang telah terbentuk di eropa barat dan dari sana telah menyebar keseluruh dunia.

Teori Dan Metode Dalam Sosiologi Hukum

            Teori adalah kerangka intelektual yang diciptakan utuk bisa menangkap dan mempelajari objek secara seksama,  suatuhal yang semula tampak bagaikan cerita cerai berai tanpa makna sama sekali, melalui pemahaman secara teori bisa dilihat sebagai suatu yang lain, sesuatu yang mempunyai yang baru dan bermakna tertentu. Demikian lah pada dasrnya apa yang disebut sebagai teori itu

Sosiologi Hukum, Untuk jelasnya adalah sosiologi dari atau tentang hukum, Oleh karena itu apabila bicara mengenai perilaku social, maka ini berhubungan dengan hukum yang berlaku dengan kata lain sosiologi hukum memperhatikan vertivikasi empiris dan Validasi empiris dari hukum yang berlaku. Dengan denikian, teori – teori dalam sosiologi hukum juga bergerak pada jalur tersebut. Agar dapat melihat seluruh masalah dengan baik, pembicaraan kita akan mengikuti bagian sesuai dengan tingkat kejadiannya, yaitu pada tingkat makro, mesro dan mikro.

Pikiran – Pikiran Mengenai Hukum Dan Perubahan Sosial Di Negara Berkembang

Sekarang Negara – negara berkembang sedang mengalami modernisasi masyarakatnya. Pada saat negara tersebut mengalami problrm sosial sebagai akibat modernisasi – industrialisasi yang dijalankan.Salah satu aspek dari konsepsi hukum modern yang mempunyai arti penting dalam pembicaraan adalah ciri instrumental hukum moden yaitu penggunaan dengan sengaja untuk mengejar tujuan – tujuan atau untuk mengantarkan keputusan –keputusan politik, sosial dan ekonomi yang diambil oleh negara.

Hukum modern merupakan suatu proses yang ditempuh secara sadar untuk merumuskan kebijakan – kebijakan dan kemudian menerapkannya dalam masyarakat, maka dapat dikatakan, hukum modern mempunyai tujuan untuk mengatur masyarakat secra efektif dengan menggunakan peraturan – peraturan hukum yang dibuat dengan sengaja (Trubek, 1972:9). Proses tersebut kemudian dihubungkan denga perkembangan sosial, politik dan ekonomi di Barat, sehingga peran hukum modern dihubungkan dengan kemajuan – kemajuan yang dicapai di bagian dunia tersebut. Dari sini Hukum modern dapat digunakan untuk menciptakan masyarakat modern industrial.[34]

Penyempurnaan dalam subtansi hukum itu diantaranya meliputi jaminan bagi adanya kebebasan untuk melakukan perjanjian dan perlindungan terhadap kemerdekaan yang berserikat, segala hal yang memang merupakan karakteristik dari  msayarakat barat modern. Usaha perombakan tersebut meluas meliputi segi kehidupan hukum, termasuk penerapan peraturan- peraturan yang telah dibuat sesuai dengan prinsip – prinsip modern (Lih.Max Weber), sampai kepada bidang pendidikan hukum (Steiner 1971:39-90).Usaha – usaha untuk memastikan hubungan hukum dan perkembangan masyarakat tersebut ternyata telah memancing timbulnya kriti – kritik.[35]

Kepercayaan terhadap kemampuan hukum modern tersebut pada hakekatnya bersumber pada anggapan, yang dinamakan perkembangan itu adalah sqama dengan evolusi menuju pada bentuk kemajuan seperti yang  dialami bangsa barat dan hukum modern adalah sama dengan struktur hukum dan kebudayaan barat, sehingga negara – negara sedang berkembang memang ditakdirkan untuk menjadi negara yang terbelakang sampai mereka memakai sistem hukum barat (Trubek, 1972:16, 17). Peningkatan penggunaan hukum pada suatu saat dan pada suatu suasana tertentu bisa menimbulkan hasil – hasil yang justru tidak dihendaki.Hal ini disebabkan oleh konsepsi yang didasarkan pada asumsi, masyarakat bersangkutan merupakan masyarakat yang demokratis dan sistem politiknya menghendaki adanya pluralisme.

Pengakuan dan penghormatan terhadap kekuatan – kekuatan politik yang terdapat di negara itu menjamin adanya pembatasan tersebut. Sebaliknya, apabila konsepsi itu akan diterapkan pada suatu negara, sedang di situ kelompok –kelompok otoriter memegang kekuasaan, maka perkembangannya bisa menimbulkan kemerosotan otonomi hukum (Trubek, 1972:19).  Kesalahn konsepsi penggunaan hukum modern untuk membentuk masyarakat yang dikehendaki terletak pada kesempitannya, yang tidak memberikan kepada orang untuk melakukan pilihan – pilihan lain kecuali menerima konsepsi mengenai peranan hukum modern sebagaimana yang dikehendakinya. Agar pengkajian mengenai teori hubungan hukum dan perkembangan masyarakat yang dilakukan dengan lebih subur hendaknya membuka kesempatan luas untuk membicarakan berbagai kemungkinan yang bisa terjadi dalam pemikiran untuk menggunakan hukum sebagai sarana melakukan perubahan sosial (Trubek, 1972:22).[36]

Nonet dan Selznick membuat pencirian hukum ke dalam tiga golongan, yaitu :

  1. Hukum yang represif
  2. Hukum yang Otonom
  3. Hukum yang responsif

Konsep inti dari Nonet berkisar pada hukum dan politik.Seberapa jauh dan seberapa besar peran yang dimainkan oleh kedua intuisi dalam masyarakat itu menemukan tipe – tipe hukumnya.Dalam kerangka ini maka tereikatan hukum pada politik, dalam arti belum dipisahkannya hukum dari politik, melhirrkan tipe hukum yang represif.Sebaliknya, semakin besar tingkat otonomi yang bisa dinikmati oleh hukum berhadapan dengan politik, maka hukum pun bisa dimasukkan ke dalam golongan hukum yang otonom.

Hukum selalu mengandung unsur paksaan, tetapi tidak semua hukum bersifat represif.Suatu pemerintahan disebut represif apabila tidak memberikan perhatian kepada kepentingan – kepentingan dari rakyat yang diperintahnya.Nonet melihat negara – negara yang berada pada peringkat pembentukkannya sebagi suatu masyarakat politik yaitu yang kita kenal dengan sebagai state building dan nation building.Ini merupakam tahap – tahap penyusunan berbagai lembaga, struktur, proses, sebagai bagian dari pembentukan badan politik yang disebut negara.

Nonet mengemukakan empat karakteristik yang dipertunjukkan oleh hukum yang represif. Karakteristik tersebut adalah

  1. Pengadilan – pengadilan dan para pekerja hukum menempatkan diri mereka pada kedudukan sebagai alat pemerintah.
  2. Tujuan utam hukum adalah untuk mendatangkan suasana ketenangan dalam masyarakat.
  3. Lembaga – lembaga hukum tidak banyak mempunyai sumber – sumber daya, kecuali kekuatan memaksa dari negara.
  4. Peraturan – peraturan hukum memberikan baju otorita terhadap kekuasaan.

Pemikiran Interdisipliner Dalam Lintasan Sejarah

Pengembangan pemikiran secara interdisipliner langsung munsul dari keadaan pengusahaan dalam bidang studi hukum itu sendiri (the state of the affair).Pernyataan tersebut, bisa diperkuat oleh penglihatn kalangan atau ilmuwan bukan hukum, yang menyebutnya sebagai bidang yang esoterik, artinya yang hanya bisa dimasuki oleh mereka yang dipersiapkan untuk itu.

Hukum sebagai suatu subjek yang menantang untuk dipelajari, tetapi sekaligus juga sulit untuk dimasuki dengan begitu saja (Schur, 1968:3-6; Selznick, 1959: 115-118).[37] Beberapa faktor yang ditunjuk sebgai sebab dari keadaan tersebut adalah:

  1. Otonomi dari pengusahaan ilmu hukum (legal scholarship) yang bercirikan sifat teknis dan perkembangan yang rumit dari banyak pengertian,hukum, kekuasan sejarah hukum.
  2. Pandangan para sosiologi, yang melihatsistem hukum sebgai seperangkat peraturan.
  3. Kesulitan dalam komunikasi antara para ahli hukum dengan para sosiologi.

Aliran positivisme bisa ditunjuk sebagai sumber utama yang menyebabkan hukum diperlukan secara otonom dan terpisah dari kaitannya dengan proses – proses lain dalm masyarakat. Aliran psitivisme meamang mempunyai sejarahnya sendiri, karene positivisme muncul sebagai reaksi terhadap aliran hukum alam atau naturalisme (Raharjo, 1982:237-242).John Austin mengidentifikasikan hukum dengan pemerintah dan kekusasan yang berdaulat di suatu negeri. Aliran positivisme sering juga disebut dengan nama formalisme.

Aliran positivisme atau formalisme ini juga dinamakan dengan ilmu hukum analitis, dilihat dari cara bekerjanya. Ilmu hukum analitis mengkaji pertautan logis, baik antara peraturan – peraturan yang satu dengan yang lain, maupun antara bagian – bagian dari sistem hukum serta mengusahakan terciptanya andaian – andaian yang akan meningkatkan pertautan (coherence) (Stone, 1966:5).[38]Suatu konsep yang sangat penting artinya karenya menyangkut tentang metode dasar yang dipaki, adalah yang ddikemukanan oleh Hans Kalsen tentang ajaran hukum murni (Kalsen, 1976:1).

Ilmu hukum dituntut untuk menjawab pertanyaan tentang apa dan bagaimana hukum itu, dan bukan pertanyaan tentang bagaimana hukum dalam kenyataannya atau bagaimana hukum seharusnya dibuat. Kalsen tidak menolak kenyataan bahwa bergabunganya ilmu hukum dengan sosiologi, psikologi, etik dan teori politik karena ilmu – ilmu tersebut mempunyai objek yang ada kaitannya dengan hukum, melinkan menghindari terjadinya apa yang disebut dengan sinkritisme dalam metode, yang akan menjadikan gelapnya hukum dan menghapuskan batas – batas yang dilahirkanoleh sifat dari objek setiap ilmu tersebut.

Menurut Arthur T. Vandebilt, dikutip oleh Julius Stone “Apabila hukum modern telah menjadi luas dan kompleks, maka ia hanya akan bisa tetap mempertahankan isinya secara viata, efisien dalam operasinya, tepat dalaam membidikan arahnya, dengan cara meminjam kebenaran – kebenaran dari ilmu politik, sosial, ekonomi, dan juga dari filsafat.”( Stone, 1966:22).

Pikiran – pikiran yang baru dan kritis tersebut, manampilkan dirinya dalam bentuk gerakan – gerakan “pemberontakan”, seprti yang dilakukan oleh aliran positivisme, sejarah, serta antropologi yang merupakan reaksi terhadap teori – teori hukum alam sebelumnya. Ketidak percayaan terhadap pembuatan undang – undang, terutama jika dimodifikasikan, menunjukkan adanya pandangan skeptis terhadap kemampuan manusia dan meragukan keberhasilan usaha manusia untuk menguasai dunia di sekelilingnya (Alien, 1958:17)

Menurut para ahli antropologi, hukum adalah suatu bentuk manifestasi sosio-kultural.Pada tahun 1912, Roscoe Pound membuat programeschift yang kemudian menjadi sangat terkenal terkenal sebagai pemberi arah bagi aliran hukum sosiologi (Raharjo, 1980:12-23).Pound menyebut kelompoknya sendiri sebagai “sociological jurist”, sedangakan ilmu hukum sosiologis (sociological juristprudence) sendiri diterimanya sebagai suatu puncak dari perkembangan yang panjang berlangsung pada abad kesembilan belas (Pound, 1911:489-516).[39]

Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan

Gagasan hukum progresif muncul dari suasana ketidakpuasan terhadap kinerja penegak hukum.Hukum progresif muncul dari setting Indonesia akhir abad ke 20, berupa keprihatinan terhadap kualitas penegak hukum di Indonesia.Kepercayaan terhadap hukum makin menurun yang disebabkan oleh kinerja buruk hukum itu sendiri.Di masa lalu, hukum makin bergeser menjadi alat politik untuk mempertahankan kekuasaan.Dengan demikian, bukan lagi “Law as a tool of social enginering” secara positif yang terjadi, melainkan sudah mengarah kepada “dark enginering” (Podgorecki & Olgati, 1996).[40]Masuk pada Era Reformasi sejak tumbangnya Orde baru pada tahun 1998, bangsa Indonesia belum berhasil mengangkat hukum samapai pada taraf mendekati keadaan ideal.

Pengamat menyimpulkan, kejujuran, empati dan dedikasi dalam menjalankan hukum menjadi sesuatu yang mahal dan langka.Hampir dimana – mana kerendahan budi meajalela dan rakyat serta bangsa makin tidak bahagia. Tapi masih bisa ditemukan kehadiran hakim dan jaksa kecil dengan perilaku yang “berbeda dari kelaziman orang masa sekarang”(Bank Dunia, 2005). [41]

Setiap kali ada masalah dalam dan dengan hukum, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum.Dalam istilah Santos, mendahulukan emansipasi daripada regulasi (Santos, 1995).[42]Pandangan tersebut membawa kita pada ihwal “pembebasan” sebagai kata kunci.Hukum bukan merupakan suatu intuisi yang absolut dan final, melainkan sangat bergantung pada bagaimana manusia melihat dan menggunakannya.Semakin landasan suatu teori bergeser ke faktor hukum, semakin mengganggap hukum sebagai sesuatu yang mutlak, otonom dan final.

Hukum progresif tidak menerima hukum sebagai intuisi yang mutlak serta final, melainkan sangat ditentukan kepada kemampuannya untuk mengabdi kepada manusia. Kualitas kesempurnaan hukum bisa diverifikasikan kedalam faktor – faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain – lain. Inilah hakekat “hukum yang selalu dalam proses menjadi” (Las as a process, law in the making). Hukum tidak ada untuk hukum itu sendiri, tetapi untuk manusia.

Gagasan ekstrem ditunjukkan oleh autopoietic jurisprudence yang melihat hukum sebagai etintas yang memiliki kehidupan sendiri. Pemikiran autopoietictersebut hukum memang berinteraksi dengan lingkungan di luar serta menerima  pengaruh – pengaruh dari luar, tetapi semua “faktor luar” tersebut pada akhirnya akan diolah sendiri oleh hukum menurut kemauan, logika, kultur komunitas hukum sendiri. Hukum sudah menjadi mesin yang dapat memproses sendiri, yang oleh Luhmann dilukis, “the legal system as self-referential, self-reproducing..”(William Evan, 1990).[43]

Hukum Progresif  memasukkan perilaku sebagai unsur penting dalam hukum dan lebih khusus lagi dalam penegakkan hukum. Pengalaman bidang hukum di Indonesia masih kental dengan “pengalaman perilaku ”. proses hukum masih dilihat sebagai proses peraturan daripada perilaku mereka yang terlibat disitu. Hukum progresif ingin secara sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat.Hukum progresif memiliki tipe, dalam tipe tersebut selalu dikaitkan pada tujuan – tujuan diluar narasi tekstual hukum itu sendiri. (Nonet & Selznick,1978).[44]Hukum progresif juga menggandeng kritik terhadap sistem hukum yang liberal.Pikiran liberal yang merangkul rule of law, sebetulnya bertentangan dengan prinsip esensial dalam alam pikiran politik liberal. “Law can not perform the liberal task of constraining power and protecting people from intolerance and oppression, so even if the rule law did exist, it could not accomplish in liberal goal (Altman, 1990). [45]

Hukum progresif tidak berpendapat, ketertiban (order) hanya  bekerja melalui intuisi – intuisi kenegaraan, melainkan menerima dan mengakui kontribusi intuisi – intuisi yang bukan negara. Ketertiban juga didukung oleh bekerjanya intuisi bukan negara tersebut (Ellikson,1991).[46]Dalam hukum telah dibangun konstruksi tatemate dan honne (Formal acceptance), tetapi tidak sampai ketingkat honne (nurani jepang). Hal tersebut menyebabkan Jepang harus banyak melakukan “Japanese Twist” untuk mempertahankan kejepangannya (Ozaki, 1978, Woveren,1990, Parker, 1984).[47]

 

BAB III

PENUTUP

Perjalanan intelektual yang panjang yang sekaligus juga merupakan simbolik yang mngungkap kekuasaan dan kompleksitas dari hukum itu ,  Masyarakat yang menjadi landasan dari adanya atau terbentuknya hukum internasional pendekatan untuk memahami hukum dapat ditempuh melalui dua cara yaitu cara statis atau teoritis doktriner melalui berbagai pemahaman aliran filsafat yang mempelajari dasar hakikat mengingat hukum. Dalam hal ini aliran hukum alam ( dalam bentuknya yang murni sebagai suatu bentuk ajaran atau dalam bentuknya yang dkeluarkan maupun ajaran hukum alam yang bangkit kembali). Tampil kesemua mempertahan kan teori – terorinya. Adanya hukum alam yang mengharuskan bangsa hidup berdampingan secara damai dapat dikembalikan sebagai akal manusia ( rasio ) dan naluri untuk mempertahankan jenisnya. Negara atau bangsa menerimanya karena ada kesamaaan kasusu hukum diantara mereka padahal wujud hukum positif mereka satu sama lain mungkin banyak yang berbeda. Asas – asas hokumyang bersamaan ini merupakan konsepsi atau dontrin yang berasal dari hukum alam yang didalam ajaran hukum formal dikenal dikenal dengan asas –asa hukum umum yang diakui oleh bangsa – bangsa beradab.Kemudian asas ini dalam hukum internasional positif.

Kesimpulan

            Dari uraian Khusus mengenai mana yang harus dipilih, mengenai konsepsi hukum alam kah atau positivisme yang seperti dijelaskan diatas, Dapat ditarik kesimpulan seperti ini:

Naturalisme tipe tinggi sebagai idealisme tinggi harus dihindari sepanjang sifat manusia tetap sebagai mana adanya. Pada saat yang sama kebenaran – kebenaran yang fundamental hukum alam yang mempunyai Universalitas atau konstan memegang peranan penting dalam pembentukan hukum nasional pada bagian – bagian tertentu. Bagian hukum yang lain mempunyai variable – variable dan ditempa oleh turun naiknya peradaban. Dalam perjalananya peradaban manusia terdapat masa kebangkitan dan kejatuhan. Dengan kebangkitan  Kebudayaan dalam suatu pedaban akan ditemukan suatu kualitas hukum, dan pada saat suatu peradaban jatuh akan didapat pula turunya kualitas hukum. Disini waktu dan tempat merupakan faktor penentuyang penting. Dalam hukum, Akal saja tidak cukup akal harus berbarengan dengan pengalaman dan kenyataan – kenyataan sosial disekitarnyaDengan perkataan lain, metode apriori dan empiris harus bekerja sama. Jurang antara hukum alam dan hukum positivisme, khususnya dalam dalam hukum nasional, harus dijembatani. Suatu harmoni sintesis harus ditegakan, dan dalam teori hukum sintesis harus ditegakkan, dalam teori hukum sintesis ( sintetic – juris prudence), kebenaran yang dituntut hukum nasional yang diperoleh secara deduktif harus diuji pengalaman yang didapat dari bidang empiris positivisme. Juga kesimpulan induktif harus diferifikasi oleh akal. Dengan demikian, naturalisme dan positivisme sama sekali tidak usah berlawanan dan harus dianggap sebagai bergandengan.

Hukum merupakan kekuasaan untuk terwujunya keadilan, bukan kekuasaan yang merupakan hukum. Jika kekuasaan merupakan hukum, maka tindakan yang dilakukan oleh yang berkuasa itu benar mengingat semua tindakan itu adalah manifestasi kekuasaan yang merupakan  hukum. Dalam keadaan demikian tidak akan ada keadilan  karena kekuasaan dapat dilaksanakan sekehendak hati penguasa. Namun tidak dapat dipungkiri dan dielakkan  bahwa hukum itu sendiri memerlukan adanya kekuasaan sebab, apabila hukum tanpa kekuasaan, ia akan menjadi angan – angan. Dengan perkataan lain, hukum memerlukan daya paksa agar dapat ditaati dan mengikat para subjek hukum yang terkena demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum. Hukum juga sebagai sistem norma yang harus dijamin pelaksanaanya oleh masyarakat, kalau perlu dengan tindakan paksaan. Penguasa yang sah adalah negara dan negara yang wajib menjamin berlakunya hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Rahardjo, Satjipto., “Membangun dan Merombak Hukum Indonesia”, Genta Publishing, 2009.

Rahardjo, Satjipto., “Sosiologi Hukum”, Genta Publishing, 2010

Rahardjo, Satjipto., “Hukum Progresif”,Genta Publishing, 2009

Rahardjo, Satjipto., “ Lapisan – Lapisan Dalam Studi Hukum”, Bayumedia Publishing, 2009

Rasjidi, Lili & Arif Sidharta.,“Filsafat Hukum, Mahzab dan Refleksinya”, Ramadja Karya Offset, 1989

Prasetyo, Teguh & Abdul Halim Barkatullah., “Ilmu Hukum & Filsafat Hukum”, Pustaka Pelajar, 2011

Raharja Satjipto, “ Hukum Dan Perubahan Sosial ”. Genta Publising, 2009


[1]Theo Huijbers, Filsafat Hukum, Yogyakarta, Kanisius 1995 hal 22

[2]Filsafat hukum adalh refleksi teoritis ( intelektual ) yang paling tua dan dapat dikatakan merupakan induk dari semua refleksi teoritis tentang hukum. Filsafat Hukum adalah merupakan bagian bagian dari filsafat yang mengarah ( memusat ) refleksi terhadap hukum/ gejala Hukum, dalam keumumannya atau hukum sebagai demikian  ( Law as such) Lili Rasjidi, Filsafat Hukum ( Aakah Hukum itu?) Bandung, 1988 hal 1-12

[3]Satjipto Raharja, Sumbangan pemikiran kearah Pengusahaan Ilmu hukum yang bersifat Indonesia, Jurnal masalah – masalah hukum, Fakultas Hukum Undip Hal 3

[4]Antonius cahyadi, Hukum Rakyat ( a la frienrich karl von

[5] Bernard Arief  Sidarra, Refleksi tentang struktur ilmuan Hukum ( sebuah penelitian tentang fundasi kefilsafatan dan sifat ilmu hukum sebagai dasar pengembangan ilmu hukum nasional Indonesia) Bandung, Mandar Maju 2000, Hal.155

[6] Thomas Kuhn, The Structure Of scientific Revolution University Of Chigago Press. Chicago, 1970, p.vii.

[7] N K Denzin dan Y S Lincoln, Introduction: Entering The Field of Qualitative Research, didalam Erlyn Indriarti, Selayang Pandang Critical Theory, Sritical Legal Theory, dan Critical Legal Studies, Jurnal masalah – masalah Hukum vol.xxxi No. 3 Juli-Sept 2002 hal. 1338-139

[8]Dany Gahral Adian, Percik Pemikiran Kontemporer (sebuah Pengantar Komperhensif), cet.I, Jalasutra, Yogyakarta, 2006.Hal 28.

[9] Dony Gahral Adian, Arus Pemikiran Kontemporer, jalasutra, Yogyakarta, 2001, hal 30-31

[10] Husni Muadz, Pembaharuan Pemikiran Pemahaman Keislaman: Sebuah Tawaran Model Konseptual, Pusat Penelitian Bahasa dan Kebudayaan Universitas Mataram E-mail :p2bkunr@mataram.wasantara.id atau or hmuadz@yahoo.com

[11] Dohnny Gahral Adian, Percik Pemikiran ………., op.cit, hal 29

[12] Bonaventure De Susa Santos dalam FX Adji Samekto, Positivisme Sebagai Paradigma dan pengaruhnya Terhadap Hukum Modern, Jurnal Masalah – Masalah Hukum vol.xxxi No. 3 Juli – sept. 2002 hal 151

[13]Ibid hal 152

[14]Syska soraya, Seksiskah Hukum? Jurnal perempuan edisi 10 / Februari – April, 1999, hal 5

[15] Barda nawawi Arif, Beberapa aspek pengembangan ilmu hukum pidan ( menyongsong generasi baru Hukum pidan Indonesia ) Pidato Pengukuhan guru besar FH UNDIP Semarng, 1994 Hal 1

[16] Kongres PBB ke IV tahun 1970 di Tokyo The prefention of crime and the treadment of offenders “ ( Sudarto, Hukum Pidana Cetakan Ke – 2 1981 hal 102

[17]Marjono Rokso diputro, Reformasi Hukum di Indonesia, Makalah yang disampai kan pada seminar hukum Nasional VII 12 Oktober 1999 hal 8

[18] H.A.S Natabaya  Pembangunan Hukum Nasional Mochtar kusuma Admaja Cet 1. Alumni 1999 hal 297

[19] Foque R& Ladan, R. & rood – pijpers, E & zijdervelt, A.C. (red), geintegrerde rechtswetenschap, Arnhem : Gounda Quit, 1994

[20] Bergh, G.c.j.Van den, Geleerd

[21] Zohar, Danah & Marsall, Ian, SQ, spiritual intelegence, the ultimate intelegence, London : Blooms Bury 2000

[22] Foque, R. et al ( red ) ., Geintegreerde rectswetenschap, Arnhem: Gounda Quit, 1994

[23] Bergh, G.C.J. Van den, Gelerd recht, Een geschiedenis van de euro pese rechtswetenschap in von vlucht, Deventer : Kluwer, 1980

[24] Raharjo, Satjpto, Senja kala Ilmu tradisional dan Munculnya ilmu Hukum baru, Bacaan Mahasiswa No 13, 2006

[25] Scholten, paul, “ Algeameen deel “ dari assers in leiding tot het Netherlands burgerlijk recht, Zwolle : WEJ Tjeenk Willingk 1954

[26]Holmes, Oliver Wendell, The Common Law, Boston : little, Brown and Company, 1963

[27] Unger, Roberto Mangabeira, law in modern society – Toward a Critsm of Social Theory, Ny Th free prees 1976

[28] Captra, fritjof, The tao of phsics An Exploration of the pllals Between modern physics and eastern mysticism ( 4th ed, 2000)

[29] Satjipto roharjo, “ paradigm ilmu hukum Indonesia dalam persfektif sejarah “, Makalah disajikan dalam Imposium nasional ilmu hukum bekerja sama dengan  pusat kajian ilmu hukum undip semarang, 10 Februari 1998

[30] Satjipto roharjo “ rekontruksi pemikiran hukum di era refirmasi” “, Makalah disajikan dalam Imposium nasional ilmu hukum bekerja sama dengan  pusat kajian ilmu hukum undip semarang, 22 juli 2000

[31] Unger, op. cit., 1976 hlm 58 – 65

[32] Matrew hosman dan andrewmarsall sebagaimana dikutip satjipto raharja “ dalam rekonstruksi pemikiran hukum diera reformasi “ 22 juli 200

[33] Satjipto raharja, 2000 op. cit.,

[34] “The conception’s ideas about the relationship between law and development derive from it’s interpretation of the fact that the modern legal system, the centralized state, and the industrial economy arose in the same historical period. From this historical observation,..(Tubrek, 1972:11) ”

[35] Diantaranya David M. Trubek (“ Toward a social Theory of law ”) dan Lawrence M.freidman (“ on legal Development ”)

[36] Pemikiran yang menolak etnosentris dapat dicatat pula dari pendapat Daniel S. Lev yang berikut “..it is critically important to recognize that legal research in indonesia…” (Lev, 1972: 40-41)

[37]Schur, Edwi M, Law and Society. A sociological View, New York, 1968: 3-6

[38]Stone Julius. Law of the social sciences in the second half century.1966  hal 5

[39] Pound, Roscoe, Scope and purpose of Sociological Jurisprudence, jilid XXIV vol 24 # 8 dan 25 # 2, 1911 hal 489-516

[40]Podgorecki, Adam & Vittorio Oligati, Totalitarian and Post – Totalitarian Law, Aldershot. UK: Dartmouth Publishing Company, 1912

[41] Bank Dunia, Menciptakan Peluang Keadilan (Laporan atas studi “Village Justice in Indonesia” Terobosan dalam menegakkan hukum dan aspirasi reformasi hukum di tingkat lokal)2005

[42] Santos, Beventura de Sousa, Toward A New Common Sense – Law, science and politices in the paradigmatic transition, New York:Routledge, 1995

[43] William Evan, Social Structure and Law, 1990

[44]  Philipe Nonet & Philip Selznick,” the souvereignity of Purpose “1978

[45] Altman Andrew, Critical Legal Studiies – a liberal critique,1990

[46] Ellickson, Robert C, Order Without Law, Combrige, Mass : Harvard University Press, 1991

[47] Ozaki Robert S., The Japanese, Routland :Charles E. Tuttle, 1978 & Parker L,Craig, Jr., The Japanese  Police System Today. Tokyo: Kodaansha International, 1984